Informasi tentang Program Doktor Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada akan disampaikan Kuliahkelaskaryawan.net kali ini, silahkan baca informasi Program Doktor Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dibawah ini

Struktur Program

1.  Kurikulum dan Jangka Waktu Studi                           

Program Doktor Studi Kebijakan UGM  dikembangkan dengan menggunakan kurikulum yang terstruktur dan penjadwalan yang sistematis sehingga dapat diselesaikan paling cepat 3 tahun (6 semester) oleh mahasiswa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Dua semester pertama merupakan kuliah wajib dan kuliah pendukung disertasi
2. Satu semester untuk penulisan/finalisasi proposal, seminar proposal, dan ujian komprehensif
3. Tiga semester berikutnya adalah untuk penelitian, penulisan disertasi, dan ujian akhir

2.  Struktur Kurikulum

Pada semester 1 mahasiswa diwajibkan mengambil dua mata kuliah wajib:

1. Teori Kebijakan Publik
2. Metode Penelitian Kebijakan Publik

Pada semester 2 mahasiswa mengikuti dua mata kuliah pendukung disertasi dan diarahkan sesuai dengan topik disertasi yang akan ditulis oleh mahasiswa program doktor. Kuliah diampu oleh dosen atau tim dosen-dosen yang berfungsi sebagai narasumber dan manajer perkuliahan.   Pada semester 3 diselenggarakan seminar proposal yang diampu oleh tim dosen untuk membantu mahasiswa mempersiapkan proposal disertasi yang layak, baik dari sisi substansi maupun metodologis, yang selanjutnya akan diajukan dalam ujian komprehensif. Pada semester 4-6 mahasiswa program doktor akan bekerja secara intensif di bawah bimbingan tim promotor untuk melakukan penelitian dan penulisan disertasi.

3.  Sistem Pengajaran

Sistem belajar-mengajar yang dikembangkan dalam Program Doktor Studi Kebijakan UGM dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan analisis terhadap berbagai isu kebijakan publik melalui penguasaan aspek konseptual dan metodologis dalam rangka proses formulasi dan implementasi kebijakan publik yang berkualitas di bawah bimbingan para guru besar dan dosen bergelar S3. Sistem belajar-mengajar yang dikembangkan secara tatap muka dan dialogis mendorong mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, kuliah akan dilakukan dalam bentuk diskusi dan seminar dengan mengembangkan tema-tema khusus guna mendukung studi kebijakan yang menjadi pilihan mahasiswa.

4.  Evaluasi Pengajaran

Evaluasi kemajuan perkembangan akademis calon doktor akan dilakukan melalui beberapa tahap ujian. Pertama, ujian untuk menilai kelayakan akademis untuk menjadi mahasiswa doktoral; kedua, kelayakan proposal penelitian; ketiga, ujian komprehensif; keempat, kelayakan materi disertasi; serta kelima, ujian disertasi (tertutup dan terbuka).

Fasilitas yang Ditawarkan
Proses belajar-mengajar di Program Doktor Studi Kebijakan UGM dilengkapi dengan sarana berikut.

1. Database hasil penelitian PSKK UGM yang dapat diakses oleh semua mahasiswa Program Doktor Studi Kebijakan UGM.
2. Perpustakaan berstandar internasional yang dilengkapi dengan fasilitas jurnal elektronik.
3. Kesempatan mengikuti program internship pada penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM.
4. Laboratorium komputer untuk analisis data.
5. Ruang kegiatan mahasiswa dilengkapi komputer yang tersambung dengan jaringan internet.
6. Jaringan wifi diseluruh gedung.

Kualifikasi Calon Mahasiswa
Program Doktor Studi Kebijakan UGM menitikberatkan kualitas proses pembelajaran sehingga cepat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mereka yang diharapkan menjadi mahasiswa adalah pegawai pemerintah, pegawai nonpemerintah, aktivis LSM, peneliti, dosen, pelaku bisnis, dan lulusan S2 yang mempunyai minat pada kebijakan publik. Agar mahasiswa dapat mengikuti proses tersebut, diperlukan kualifikasi sebagai berikut.

1. minimal Strata 2 (S2) bagi lulusan dalam negeri, atau MBA bagi lulusan asing
2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (skala 0-4,00)
3. memiliki Potensi Akademik yang memadai (TPA minimal 550)
4. menguasai Bahasa Inggris (TOEFL minimal 500)
5. memiliki kepedulian terhadap pengembangan keilmuan dan profesi

Kelas Khusus dan Kerjasama

MDSK telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, antara lain BKKBN, Kemenakertrans, BPS, Kemenkeu, Pemerintah RD Timor Leste dan berbagai pemerintah daerah. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk pengiriman staf dari instansi yang bersangkutan untuk tugas belajar di MDSK UGM, baik melalui kelas reguler maupun kelas khusus. Kelas khusus juga dimungkinkan dalam bentuk konsentrasi kajian mengenai kebijakan sosial, kependudukan dan pembangunan, CSR, dan kajian lainnya.

Demikian kami sampaikan tentang Program Doktor Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada semoga informasi tentang Program Doktor Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ini bermanfaat.